Hari ini pemerintah Amerika meluncurkan situs yang menyediakan data-data pemerintah, segala sektor terdapat di sana (sosial, ekonomi, teknologi, termasuk hukum). Mereka mengumpulkan data-data dari seluruh Departemen di pemerintahan walaupun saat ini belum semua menyumbangkan data-datanya termasuk FBI.
Dengan era keterbukaan ini, berarti pemerintah Amerika memang berkomitmen bahwa data milik rakyat juga. Apapun efek negatifnya tetap mereka berkomitmen untuk mempublikasikannya. Bagi Mahasiswa dan peneliti atau pengambil keputusan, hal ini merupakan berkah bagi mereka. Mereka tidak susah-susah lagi mencari data yang kadang-kadang historinya kurang jelas atau akurat.
Bagaimana Dengan Indonesia?
BPS sebagai pusat data, sepertinya masih jauh untuk membagikan raw datanya. Bagaimana tidak, biaya deseminasi data saja sudah diatur undang-undang dimana pengguna raw data dikenai biaya. Walaupun ada wacana bahwa data survei akan menjadi public domain seperti contohnya Survei Demografi & Kesehatan Indonesia (SDKI/DHS) 2007, tetapi sampai saat ini masih belum kesampaian.
Data-data pemerintah selain BPS sebenarnya juga kaya sekali, seperti BKKBN, Depdagri, Depdiknas, dan Departemen lain, tetapi sepertinya belum ada komitment pemerintah untuk mengkolaborasikan data-data ini. Depkominfo pun sebenarnya bisa diperdayakan, BPS juga memungkinkan atau Bappenas juga merupakan lembaga pemerintah yang memungkinkan untuk melakukan hal ini.
Sekarang kita hanya berharap supaya pemerintah 5 tahun kedepan mengerti betapa pentingnya data. BPS sudah mempunyai slogan yang hebat “DATA MENCERDASKAN BANGSA“, saya sangat setuju sekali. Slogan jangan sampai penghias gedung BPS saja tetapi bisa diterapkan betul di berbagai departemen pemerintah yang harus membuat keputusan untuk rakyat banyak berdasarkan data dan fakta.
Popularity: 11% [?]
- Artikel yang berhubungan
- Sekilas Susenas 2007, Info Tenaga Kerja sangat Mengecewakan. (80%)
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 Sudah Release (53.3%)
Tags: BPS, Data, Indonesia, Statistika
