Koran-koran hari ini banyak mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2009. Banyak kejanggalan terjadi, mulai dari DPT fiktif, nama pemilih lebih dari satu, pemilih dari TNI/Polri, nama dan nomor induk kependudukan (NIK) beda, NIK ada yang sama, dan parahnya masih ada penduduk yang belum terdaftar.
Akhirnya orang jadi bertanya-tanya, bagaimana sich KPU mendata pemilih? Apa peran BPS, Depdagri atau institusi pemerintah lainnya?
Menurut Media Indonesia hari ini, Kepala BPS bilang bahwa BPS pernah melakukan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) 2003 untuk persiapan Pemilu 2004. Menurut beliau data ini diupdate oleh KPU. KPU sendiri untuk pemilu 2009 ini mempunyai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Kabarnya PPDP melakukan kegiatan awalnya tanpa dibayar karena dana belum cair. Bayangkan saja, jika Sensus Penduduk BPS yang tenaga pencacahnya dibayar murah saja kualitasnya dipertanyakan, apalagi tidak dibayar! Tetapi sebenarnya, Negara harus mengeluarkan sekitar 3 trilyun untuk kegiatan pemutakiran ini, angka yang sangat besar tentunya.
Kesalahan-kesalahan ini memang bukan kesalahan KPU semata, NIK yang diterbitkan Depdagri saja masih berantakan dan banyak celah sehingga ada kemungkinan NIK ganda atau NIK beda tapi yang punya sama. Praktek mafia KTP di level pemerintahan terkecil juga menimbulkan kesalahan DPT ini. Sifat masyarakat yang pingin serba instant membuat system pendataan di negri ini kacau. Memang tidak salah jika masyarakat ini pingin yang mudah, tetapi pemerintah ini kurang memberikan fasilitas kemudahan sehingga jalan pintas sering dilakukan.
Akhirnya dana pemutakhiran 3 trilyun tidak berarti apa-apa jika ternyata kesalahan di lapangan membuat data menjadi ‘garbage’ (sampah). Sedangkan dengan uang sebesar itu, data yang benar akan memberikan nilai yang berlipat-lipat. Selain untuk data baseline untuk pemilu berikut, bidang kependudukan akan sangat terbantu, proses pemilu juga lancar, pihak pendidikan bisa mendapatkan bahan penelitian yang baik. Sayang memang sepertinya KPU sibuk dengan ngurusin partai dan logistik pemilu saja, lagi-lagi yang sangat penting malah terlupakan…bahwa pemilu tanpa pemilih sama dengan nol besar. Jadi kita tunggu saja, siapa yang gentle mengaku kesalahan ini atau setidaknya memberikan konformasi yang masuk akal.
Popularity: 8% [?]
- Artikel yang berhubungan
- Sekilas Susenas 2007, Info Tenaga Kerja sangat Mengecewakan. (100%)
- Memimpikan Data.go.id seperti Data.gov (100%)
- Sumber Data Mentah tentang Demografi dan Kesehatan (100%)
- Menyimpan Query/Tabel Besar Foxpro ke Excel 2007 (100%)
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 Sudah Release (100%)
March 24th, 2009 at 3:39 PM
menyeramkan…
padahal dananya ga main-main besarnya, tapi kerjanya begitu bobroknya… duh
KPKKPU gimana sih kerjamu?March 25th, 2009 at 2:26 PM
iya,, datanya kacau,,, masa ga’ ada data kabupaten/kota yang baru mekar,,
March 28th, 2009 at 12:35 PM
@Melisa, berarti emang bener data yang dipakai P4B yang dimutakirkan, cuma KPU sepertinya “berlagak” pinter untuk ngurusi data…! Sedangkan KPU sendiri tdk ngurusin data saja tetapi masih banyak lagi. Kenapa yach tidak bagi2 ‘kue’ dengan BPS misalnya yang memang kerjaannya mendata?
March 28th, 2009 at 11:09 PM
DPT MENGGELEMBUNG = PEMILU BY DESIGN
Kalau kita merenung agak sejenak, dalam waktu yang senggang, akan tergambar dalam layar ingatan kita, betapa jelas dan terang lukis kejanggalan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebut saja Ali, Dia tetangga terdekatku. Rumah kita bersebelahan berbatas tembok setinggi 2 1/2 meter. Kami tinggal disebuah kota kecil. Ali, nama yang cukup terkenal di kampungku. Warga masyarakat mengenal Ali sebagai simpatisan partai politik. Ali sangat getol meneriakkan suara partainya. Dimanapun ia berada selalu berjalan gagah menjadi magnet pembicaraan orang.
Begitu pula dalam penyusunan DPT. Ali bak magnet bagi pembuatnya. PPK menyebut 2 kali nama Ali. Ali masuk di DPT TPS 1 dan Ali DPT TPS 2.
Dengan demikian tanpa harus melalui jalan yang berliku-liku, karena DPT ganda Ali bebas melampiaskan pilihannya. Dengan 10 jari Ali bisa mencontreng di 2 TPS berbeda.
Inilah salah satu contoh kecurangan. KaLau sudah begini, akankah kita diam seribu basa seakan-akan tidak terjadi sesuatu??!!
Pemilu Indonesia by design.
sumber:http://asyiknyaduniakita.blogspot.com/
March 29th, 2009 at 6:29 AM
@Redaksi, sepertinya kesalahan KPU ini multidimensi dimana kesalahan itu terjadi karena banyak sebab. Saya pingin tahu history awal (mulai dari pendataan awal) sampai seseorang masuk daftar DPT bermasalah
June 1st, 2009 at 4:53 PM
yah..seharusnya dari masyarakat juga berperan serta aktif, kan ada DPS jadi kalo di DPS belom ada masyarakat yang aktif mendatangi…jangan nunggu orang yang datang..gitu sih menurut saya…
July 10th, 2009 at 8:11 AM
DPT merupakan masalah kependudukan indonesia. Dan masalah kependudukan ini adalah masalah yang sudah lama dan semuanya tahu…..dan kewenangan DEPDAGRI dan jajarannya untuk itu. andaikan case ini sudah selesai maka DPT bukan masalah dan tidak perlu trilyunan rupiah dalam DPT.
Kependudukan adalah masalah utama dalam memetakan penduduk dalam kaitan relevasi:
1. Pengembangan penduduk
2. Pembukaan lapangan kerja
3. Kesehatan
4. Kwalitas pendidikan
5. Pemili,Dll
Sehingga kita berharap maslah ini bisa diatasi, dan kita tidak terlalu tergupung2 atau sindrom 5 tahunan untuk masalah DPT.
Terimakasih
Salam kenal (www.jiwamalam.wordpress.com)
July 10th, 2009 at 8:48 AM
@Handono, Betul…kisruh DPT mustinya jadi pelajaran berharga bagi DepDagri…! dalam 5 tahun kedepan mereka mustinya sudah siap dengan administrasi penduduk yang lebih baik, sehingga nyoblos pakai KTP atau tanda pengenal penduduk lainnya bisa dijalankan sehingga tidak perlu keluar uang banyak hanya utk pendataan. Saya setuju sekali!