Kesehatan merupakan barang yang mahal saat ini, mengingat makin meningkatnya jumlah penyakit di masyarakat yang didahului dengan rendahnya kesadaran manusia dalam menjaga kesehatan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Apalagi dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang makin dikomersilkan sehingga muncul istilah “orang miskin dilarang sakit” (Suara Karya, 13/11/09). Memang masyarakat kecil-lah yang sangat merasakan beratnya biaya pengobatan dan perawatan kesehatan saat ini.

Pemerintah punya inisiatif untuk meringankan beban masyarakat lewat jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang diberikan kepada PNS/Pensiun/Veteran dan kepada masyarakat miskin (askeskin atau kartu sehat). Tetapi bagaimana kondisi sebenarnya distribusi jaminan pemeliharaan kesehatan ini di masyarakat miskin?

Gambar 1

Melihat Gambar 1, maka sangat terlihat perbedaan kepemilikan jaminan menurut kelompok masyarakat miskin dan kaya dari sisi jenis jaminannya. Penduduk miskin (diwakili oleh 40% penduduk dengan pengeluaran pekapita terkecil) sebagian besar hanya memiliki akses ke jaminan yang disediakan oleh pemerintah yaitu JPK MM, kartu sehat, JPK Gakin, kartu miskin atau askeskin, itupun baru 22.5% penduduk miskin yang memilikinya. Sedangkan akses penduduk miskin dengan jaminan lainnya sangat kecil sekali, tidak lebih dari 1%. Sedangkan pada tahun 2006 dan 2007, sekitar 75% penduduk miskin belum sama sekali memiliki minimal 1 jaminan pemeliharaan kesehatan pun.

Sebenarnya tidak perlu kita melihat rakyat miskin, rakyat Indonesia pun secara keseluruhan ternyata juga belum terjamin kesehatannya terutama untuk hal pengobatan ini. Buktinya, pada tahun 2007 sekitar 74% rakyat belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) satu pun, termasuk JPK yang diberikan pemerintah yang sifatnya “gratis”.

Hal ini bisa menggambarkan betapa rentannya penduduk terhadap kemiskinan akibat dari kesehatan yang buruk, sakit dikit penduduk akan mudah jadi miskin. Tanpa ada jaminan kesehatan berarti mereka harus mengeluarkan dana sendiri dari pendapatannya, atau mereka mencoba menghemat dengan tidak pergi ke dokter/rumah sakit atau dengan obat eceran dan jamu-jamu tradisional. Umumnya 65% rakyat kita yang sakit, lebih suka mengobati sendiri baik dengan obat modern, obat tradisional maupun obat-obat yang lain. Akibatnya muncul kasus kematian karena keterlambatan pengobatan atau keracunan jamu-jamu tradisional yang kadang-kadang mutunya tidak terkontrol.

Sumber: Data Susenas 2007, diolah kembali oleh Swastika Andi

Popularity: 3% [?]

    Jika artikel ini menarik, kirim ke:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Digg
  • del.icio.us
  • LinkedIn
  • Technorati
  • Yahoo! Bookmarks
  • Reddit
  • email
  • Print
  • PDF
  • Unique Post

Tags: , , , , , , , , , ,

5 Responses to “75% Penduduk Miskin Belum Punya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan”

  1. Yth. Pak Andi,

    Nice site..very informative and evidence based…

    Akan lebih bagus lagi kalau kita dapat memperoleh data mentahnya.

    Saya ingin menganalisis data pengeluaran rumah tangga di Indonesia.

    Bolehkah saya mendapatkan data mentah Susenas terakhir yang telah dipublish resmi terkait dengan pengeluaran rumah tangga (makanan pokok, rokok, minuman keras, dll) dan penggunaan layanan kesehatan di Bandung dari Bapak?

    Apakah data tersebut terpisah antara Kabupaten dan Kota Bandung?

    Mohon bantuan dan arahannya, Pak Andi.

    Terima kasih sebelumnya

  2. tulisan yang bagus.
    pak, saya mahasiswa yang sedang skripsi dan mengalami kesulitan mencari data anggaran pendidikan dan kesehatan kabupaten/kota indonesia mulai tahun 2001.
    apa saya bisa mendapat data mentahannya.
    mohon bantuannya pak dan terimakasih sebelumnya.

  3. @Bonar, untuk data anggaran…yang saya tahu th 2003 item anggaran berubah total. Sebelumnya kita bisa melihat mata anggaran khusus pendidikan dengan mudah. Format baru sepertinya harus dipilah-pilah dari berbagai pos pengeluran.

    Saya pernah mengolah data APBD per propinsi thn 2001 dari BPS bukan dari Depkeu, format data untuk BPS lebih mudah dipelajari tetapi dari sisi kelengkapan sepertinya Depkeu lebih baik.

    Sorry, kalau ada yang salah mohon dikoreksi!

  4. @Indi, saat ini data mentah tidak pernah di publish untuk publik, hanya tabulasi hasil olahan dari Susenas. Data mentah susenas terakhir 2009. Seluruh data susenas bisa dipisah-pisah menurut lokasi termasuk kabupaten/kota.

  5. saya sangat berterima kasih buat data yang sudah bapak buat artikel ini merpakan gambaran bagaimana kita dapat membangun banga ini kedepan melalui generasi yang akan datang.

    dari leonard batubara

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word